PPID

TENTANG PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak atas Informasi ini menjadi sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya Layanan Kesehatan secara mudah, efektif dan menyeluruh sehingga masyarakat akan dengan mudah untuk mendapatkan informasi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Tugas Dan Fungsi PPID

1. Pembina
Tugas : Mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari Sekertaris PPID
Fungsi :
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang – Bidang PPID;
2. Melaksanakan koordinasi penyelengaraan tugas di seluruh Bidang – Bidang PPID;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang – Bidang PPID ;
4. Melaksanakan koordinasi dan persetujuan dalam rangka persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari sekertaris PPID Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
5. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID;

2. Sekretaris
Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan arahan terhadap pelayanan informasi publik atas persetujuan dari ketua PPID
Fungsi :
1. Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan; ;
2. Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi serta menyusun daftar informasi publik dari bagian bidang seksi
3. Melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan informasi atas persetujuan Ketua PPID khususnya laporan tahunan PPID;

3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
Tugas : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
Fungsi :
1. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik diserahkan oelh bidang seksi;
2. Menyediakan dan memberikan daftar informasi publik sesuai dengan yang diminta pemohon informasi baik melalui datang langsung maupun nomor whatsapp.
3. Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

4. Penyusun Bahan Informasi dan Dokumentasi PPID
Tugas : Menyusun bahan informasi dan mempublikasikan informasi melaui instagram
Fungsi :
1. Melaksanakan koordinasi bidang dalam penyusunan bahan informasi dan publikasi informasi;
2. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi informasi;
3. Mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai jenisnya
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian dokumentasi dan informasi
5. Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas kebijakan dalam rangka mememuhi permohonan informasi kepada sekertaris PPID.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi
Tugas : Melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan
Fungsi :
1. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi;
2. Melaksanakan koordinasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian informasi yang diajukanpihak pemohon informasi;
3. Melaksanakan verifikasi laporan dan merekomendasikan atas pengaduan dan atau sengketa informasi
4. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan penyusunan pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan atau pengguna informasi .

6. Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Seksi Seksi
Tugas : Memberikan pertimbangan serta membantu penyediaan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan bidang kepada Sekertaris PPID, berkenaan dengan infromasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi
Fungsi :
1. Melaksanakan perencanaan progtam bidang;
2. Melaksanakan penyediaan infromasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas PPID
3. Melaksanakan pertimbangan dan membantu setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

Visi dan Misi PPID

Visi
“Menjadi pusat layanan informasi publik yang informatif, transparan, dan terpercaya dalam mendukung pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas.”

Misi
1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi yang tertata dan terintegrasi untuk mendukung keterbukaan informasi.
3. Meningkatkan kapasitas SDM PPID dalam pengelolaan informasi publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.
4. Menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat guna membangun kepercayaan dan partisipasi publik terhadap rumah sakit.

Tata Cara Permohonan Informasi

Maklumat Layanan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

Penetapan SK DIP

Informasi Berkala

LAKIP/LKJIP

LKjIP RSKGM Tahun 2023
LkJIP RSKGM Tahun 2024

DPA

DPA Tahun 2024
DPA Tahun 2025

RBA

RBA Tahun 2024
RBA Tahun 2025

SIRUP

SIRUP Tahun 2024
SIRUP Tahun 2025

PAGU

PAGU Tahun 2024
PAGU Tahun 2025

RKA

RKA Tahun 2024
RKA Tahun 2025

RENJA

Renja Tahun 2025

RKT

RKT Tahun 2024
RKT Tahun 2025

PK Pimpinan Tahun 2024
PK Pimpinan Tahun 2025

Laporan Keuangan Audited Satuan Kerja Perangkat Daerah

Laporan Keuangan Audited Satuan Kerja Perangkat Daerah 2024

Informasi Mutu Pelayanan

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2025

Renstra

Renstra 2024 – 2026

Informasi Setiap Saat

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik
Perkip_No_1_Tahun_20101
Undang Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang No 25 Tentang Pelayanan Publik1

Renstra

Renstra 2024 – 2026

Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Daftar Perjanjian Kerja Sama / MOU 2024
Daftar Perjanjian Kerja Sama / MOU 2025

KIB

Kartu Inventaris Barang 2024
Kartu Inventaris Barang 2025

Surat menyurat Badan Publik terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang

Informasi Serta Merta

INFORMASI LENGKAP TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

1. Prosedur Evakuasi
Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk team evakuasi tanggap darurat atau ikuti arah jalur evakuasi/arah tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun:
a. Turun atau berlarilah ikuti arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat.
b. Wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stoking pada saat evakuasi.
c. Beri bantuan terhadap orang yang cacat atau wanita sedang hamil.
d. Berkumpul di daerah aman (muster point) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, pengawas team tanggap darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah karyawan, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator.
2. Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat Kebakaran
a. Tetap tenang dan jangan panik.
b. Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari.
c. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki.
d. Janganlah membawa barang yang lebih besar dari tas kantor/tas tangan.
e. Beritahu orang lain / tamu yang masih berada didalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi.
f. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek.
g. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang dibelakang anda dan menghambat evakuasi Segeralah menuju titik kumpul yang ada di tempat tersebut untuk menunggu instruksi berikutnya.
3. Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Gempa Bumi
a. Pejabat/pegawai penghuni lantai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat Lantai.
b. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
c. Petugas Tanggap Darurat Gedung membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi.
d. Petugas Tanggap Darurat Listrik melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik.
e. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (penghuni gedung ).
Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evakuasi. Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada:
a. Petugas Bencana Alam.
b. Petugas Tanggap Darurat Gedung.
4. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Petugas Pelayanan Kesehatan.
b. Petugas Tanggap Darurat Lantai dan Petugas Tanggap Darurat Gedung melakukan koordinasi untuk evakuasi.
c. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
d. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, tidak menggunakan lift, dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (assembly point).
e. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
f. Petugas Pelayanan Kesehatan melaksanakan Triage (pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievakuasi) berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan kesehatan.
g. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

Informasi Yang Dikecualikan

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Kualitas Informasi

Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Badan Publik

A. Prosedur Pengaduan
1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dengan cara :
a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau instansi tempat bekerja terlapor;
b. Secara tertulis menyampaikan aduan melalui e-mail atau ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia atau ke instansi tempat bekerja terlapor.
Telepon : ( 0711 ) 5610491
WhatsApp : 0853 7777 2070
mail : https://rsgigimulut.co.id/

2. Laporan pengaduan memuat sekurang kurangnya informasi sebagai berikut :
a. Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat terlapor bertugas.
b. Perbuatan yang dilaporkan
c. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.

3. Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi Aparatur Sipil Negara melakukan :
a. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku Aparatur Sipil Negara;
b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
c. Pelanggaran sumapah jabatan;
d. Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara maupun selaku anggota masyarakat;
f. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

B. Kerahasiaan Identitas
Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :
a. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya.
b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan.

C. Penanganan Pengaduan
Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor, selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penelaahan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/ hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksa tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaktu – waktu apabila diperlukan.

Komitmen Organisasi

Peraturan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik
Perkip No 1 Tahun 20101
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
Undang Undang No 25 Tentang Pelayanan Publik1

SOP

Sarana dan Prasarana

PROFIL

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

Profil

Layanan Spesialis

Layanan Unggulan

Layanan Penunjang Medik